Teken MoU, MPR Akan Dilibatkan untuk Tafsir Konstitusi di Putusan MK
Jakarta, Cross Faith Ministry Indonesia — Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas kewenangan masing-masing lembaga terkait tafsir dan amendemen UUD 1945. Dalam kunjungan itu, MPR yang diterima semua hakim MK, mengaku telah meneken nota kesepahaman ( Memorandum of Understanding /MoU) atau kesepakatan. Isi MoU itu adalah agar […]
Wacana Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda Menunggu Putusan Pimpinan DPRD
Jakarta, Cross Faith Ministry Indonesia — Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat (Jabar) resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya. Hal itu disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di […]
PKB Nilai Putusan MK Akhiri Wacana Pilkada Lewat DPRD
Jakarta, Cross Faith Ministry Indonesia — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Eka Widodo mengingatkan agar wacana pilkada lewat DPRD harus segera diakhiri menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menegaskan pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut dia, semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah saat ini harus fokus pada perbaikan dalam pelaksanaan pilkada langsung. […]
PDIP Soal Putusan MK: Tak Ada Lagi Wacana Pilkada Lewat DPRD
Jakarta, Cross Faith Ministry Indonesia — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) eksekutif PDIP Deddy Yevry Sitorus menegaskan kini tak ada lagi diskusi pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD . Pernyataan itu disampaikan Deddy merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pilkada harus tetap digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH […]
Putusan MK: Kepala Daerah Tetap Dipilih Rakyat Langsung
Jakarta, Cross Faith Ministry Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di sidang pengucapan putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, di MK, Jakarta, Senin (29/6). MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, […]