DPRD Jabar Bakal Uji Publik soal Usulan Nama Provinsi Tatar Sunda

Jakarta, Cross Faith Ministry Indonesia

—

Ketua Komisi I

DPRD Jawa Barat (Jabar)

Rahmat Hidayat Djati menegaskan, tidak ada wilayah di provinsi itu saat ini yang berada di luar cakupan Tatar Sunda.

Dia menegaskan semua daerah di dalam Provinsi Jabar saat ini adalah wilayah Sunda. Hal itu disampaikannya terkait usulan mengubah nama Provinsi Jabar jadi Tatar Sunda yang telah mendapat lampu hijau dari DPRD Jabar.

“Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda,” kata Rahmat, Senin (6/7) dikutip dari

detikJabar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, mengutip dari

detikJabar,

kekhawatiran dari sejumlah pihak menilai usulan nama “Provinsi Sunda” berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya yang ada di Jawa Barat. Salah satunya kekhawatiran dari kelompok budaya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jabar seperti Cirebon dan Indramayu.

Meski demikian, Rahmat memastikan DPRD tidak akan membahas usulan tersebut secara sepihak. Seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki pandangan berbeda, akan dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akademik hingga konsultasi publik.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar usulan perubahan nama provinsi memiliki landasan akademik dan aspirasi publik yang kuat sebelum diputuskan.

“Tentu, DPRD akan melaksanakan penyempurnaan naskah akademik, menggelar uji publik di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mungkin saja akan melakukan survei bersama 120 anggota DPRD,” ujarnya,

Rahmat mengatakan, proses pembahasan masih panjang. Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini tengah menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan Pimpinan DPRD.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa meluruskan bahwa banyak masyarakat salah memahami sikap DPRD setelah rapat kerja Komisi I bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat.

Buky menegaskan, DPRD belum menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat, melainkan hanya menyetujui agar aspirasi tersebut dibahas melalui mekanisme yang berlaku.

“Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya ‘oh DPRD setuju diganti’, sehingga jadi ramai,” kata Buky, Senin awal pekan ini seperti dikutip dari

detikJabar

.

Menurut Buky, posisi DPRD saat ini sebatas menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat.

“Posisinya itu DPRD setuju untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau elemen masyarakat terkait keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat,” ujar politikus Gerindra itu.

Dia pun menegaskan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal. Bahkan dirinya mengaku belum mempelajari naskah akademik yang disusun tim pengusul.

Menurut Buky, aspek sosiologis menjadi tantangan terbesar apabila wacana tersebut terus berlanjut. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi yang dihuni beragam kelompok budaya dan etnis.

“Masalah sosiologis itu apa? Ya itu harus selesai dengan masyarakat Cirebon, harus selesai dengan masyarakat Sunda Betawi. Nah, secara sosiologis itu yang paling sulit menurut saya,” ungkapnya.

Ia mengaku telah menerima berbagai respons dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan pembentukan daerah otonomi baru.

“Karena ada juga yang WA ke saya dari tokoh Cirebon misalnya, ‘Kami setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat, selaras dengan itu kami juga ingin berdiri Provinsi Cirebon Raya. Tapi kami sangat mendukung nama Tatar Sunda, tapi seiring dengan itu kami juga ada keinginan untuk menjadi provinsi sendiri, Cirebon’,” katanya.

“Nah ini kan jadi polemik nih,” sambung Buky.

Baca berita lengkapnya

di sini.

(tim/kid)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Cross Faith Ministry]

Baca lagi: Kewajiban Pilah Sampah di Jakarta, Apa yang Kurang?

Baca lagi: Menko Muhaimin Ingatkan Pelayanan BPJS Kesehatan Tanpa Diskriminasi

Baca lagi: Kasus Sekdin Bangkalan, Erlan Juga Banyak Dicari Orang Kasus Penipuan